PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda

Jl. Basuki Rahmat, Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75112

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

Webmail    Kontak Kami    E-Panel

Kanwil Kemenkumham Kaltim Gelar Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Hukum

Kabar Setwan    11 bulan yang lalu   
admin    449 Kali

Sumber Foto: Kemenkumham Kaltim

SAMARINDA - (17/06/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Hukum (JDIH) dalam rangka membangun komunikasi kepada anggota JDIH antar instansi serta untuk mempercepat proses integrasi laman Perguruan Tinggi, Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Kaltimtara.

Kegiatan ini dihadiri oleh dua staf pengurus JDIH Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Fikri Alfathan dan Muhammad Reiza. Turut hadir juga dalam acara ini adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang semuanya berjumlah 58 orang. Dari Kemenkumham, dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami), Kepala Bidang Hukum (Mis Joni), Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH (Zainut Taqwim), serta Pegawai Kantor Wialayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

Kegiatan ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Mis Joni yang menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperluas wawasan dan peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Hukum (JDIH) serta mewujudkan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang baik dan terintegrasi.

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami) menyampaikan bahwa sejak tahun  2017 Pemerintah  telah  mencanangkan  agenda  Reformasi Hukum Jilid  II  melalui  3  agenda prioritas,  yaitu  Penataan  Regulasi, Perluasan Jangkauan  Bantuan  Hukum  kepada  Masyarakat  Kecil, dan  membangun   rasa aman di lingkungan masyarakat  melalui pengembangan  pemolisian  masyarakat (polmas).  “JDIHN sendiri merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,  terpadu,  dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian   pelayanan  informasi  hukum  secara lengkap,  akurat,  mudah,  dan cepat,  JDIHN harus  mampu  menjadi  Pusat Dokumen  Hukum  Nasional  yang mengumpulkan   dan  mengelola  seluruh  dokumen  dan  informasi  hukum  baik berupa peraturan perundang-undangan maupun non peraturan perundang-undangan untuk  agenda yang  pertama  yaitu  Penataan  Regulasi,  ada  3 kegiatan prioritas  yang harus dilaksanakan yaitu penguatan  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, evaluasi Seluruh Peraturan  Perundang-undangan,  dan pembuatan   Database  Peraturan   Perundang-undangan   yang  terintegrasi,” Tegas Sri Lastami.      

Selain itu juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami) menyampaikan Teori Fiksi hukum rnengatakan bahwa   sernua  orang dianggap tahu  hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan    seseorang atas   hukum   atau  peraturan perundang-undangan yang  berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan  hukum  (Jgronantia lurls nemlnem excusat).   

“Berdasarkan  teori tersebut  kita  dapat  menyimpulkan bahwa   isi peraturan  perundang-undangan merupakan sebuah informasi  publik  dan dokumennya wajib disebarluaskan  kepada seluruh masyarakat serta dapat diakses secara cepat dan mudah agar diketahui dan dipahami, dan secara khusus, maka JDIHN berfungsi sebagai wadah untuk  mengumpulkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan” Ucap Sri Lastami.  


TINGGALKAN KOMENTAR

Pemerintah Kota Samarinda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda


Jl. Basuki Rahmat, Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75112

Telp: 0541-203785
Email: dprd@samarindakota.go.id
https://dprd.samarindakota.go.id